Kamus Perbendaharaan

Saat ini kami tengah menyusun Kamus Perbendaharaan yang berisi istilah-istilah yang berhubungan dengan Perbendaharaan. Sementara ini Kosa kata yang terkumpul baru sekitar 400-an dan akan kami update setelahnya. Semoga bisa menambah wawasan kita semua.

No Istilah Kepanjangan Akronim Penjelasan istilah
1 ADK Arsip Data Komputer Arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data Buku Besar, dan/atau data lainnya.
2 Akhir Tahun Anggaran Hari kerja terakhir pada tahun anggaran berkenaan.
3 Akuntansi Proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
4 Amortisasi Alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang pemerintah.
5 APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD
6 APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
7 APD Aplikasi Penarikan Dana (Withdrawal Application) Dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan Initial Deposit dana pinjaman/hibah luar negeri, pengisian kembali Reksus, dan/atau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemerintah.
8 Aplikasi GPP Aplikasi Gaji PNS Pusat program aplikasi komputer yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan digunakan untuk melakukan pengelolaan administrasi belanja pegawai.
9 APP Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Dana APBN yang dialokasikan kepada Menteri Keuangan/Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran selain yang dialokasikan untuk Kementerian Negara/Lembaga, yang dalam pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Kementerian Negara/Lembaga/pihak lain sebagai kuasa Pengguna Anggaran.
10 Aset Donasi (aset hibah) Aset-aset yang diperoleh dari pihak ketiga tanpa ada kewajiban pemberian imbalan kembali.
11 Aset Tetap Aset berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBN melalui pembelian, pembangunan atau dana diluar APBN melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.
12 Askesos Asuransi Kesejahteraan Sosial Sistem perlindungan sosial untuk memberikan jaminan pertanggungan dalam bentuk pengganti pendapatan keluarga bagi warga masyarakat sebagai. pekerja mandiri di sektor informal terhadap resiko menurunnya tingkat kesejahteraan sosial akibat pencari nafkah utama dalam keluarga yang menderita sakit, mengalami kecelakaan dan/atau meninggal dunia yang belum terjangkau oleh asuransi lain.
13 Backlog Kondisi atas pengeluaran SP2D yang sudah membebani Reksus atau dana talangan pemerintah namun belum diajukan pertanggungjawabannya (replenishment/reimbursement)
kepada pemberi Pinjaman dan/atau hibah luar negeri
14 Bangun guna serah Pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
15 Bangun serah guna Pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
16 Bank Devisa Persepsi Bank Persepsi yang diberi izin untuk menerima penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor.
17 Bank Persepsi Bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN menjadi mitra kerja KPPN untuk menerima penerimaan negara (tidak termasuk penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor).
18 Bank Umum Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
19 Bank/Kantor Pos Penerima Bank umum/kantor pos tempat bendahara/pegawai/pihak ketiga membuka rekening untuk menerima penyaluran dana APBN sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Pencairan Dana.
20 BAR Berita Acara Rekonsiliasi Dokumen darl hasil kegiatan pengecekan data yang dltandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan, Kuasa BUN, dan Bank Indonesia.
21 Barang Ekspor Barang yang dikeluarkan dari daerah pabean.
22 BAS Bagan Akun Standar Daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
23 Belanja Lain-Lain Pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
24 Belanja Barang Pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
25 Belanja BLU Kewajiban BLU yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang telah dibayar dari kas BLU pada periode tahun anggaran yang bersangkutan.
26 Belanja Hibah Pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.
27 Belanja Modal Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dan satu periode akuntansi, termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat atau meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
28 Belanja Modal Fisik Lainnya Pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/ penggantian/peningkatan pembangunan pembuatan serta perawatan terhadap aset tetap lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanamam buku-buku, dan jurnai ilmiah.
29 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/ penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
30 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/ penggantian/peningkataji pembangunan/pembuatan serta perawatan. dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/ penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan rnesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mestn dimaksud dalam kondisi siap pakai.
32 Belanja Modal Tanah Pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ pembelian/pembebasan penyelesaian termasuk pengeluaran untuk balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat. dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud daJam kondisi siap pakai.
33 Belanja Negara Semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah
34 Belanja pensiun Pos belanja yang dialokasikan untuk membayar pensiun PNS Pusat (termasuk eks PNS Pegadaian dan eks PNS Departemen Perhubungan pada PT KAI), Pejabat Negara, Hakim, PNS Daerah, Anggota TNI/Polri yang pensiun sebelum 1 April 1989, Tunjangan Veteran, Tunjangan PKRI/KNIP, dan Dana Kehormatan Veteran yang pengelolaannya melalui PT Taspen (Persero).
35 Belanja Subsidi Pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
36 Bendahara Setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
37 Bendahara Penerimaan Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
38 Bendahara Pengeluaran Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor /satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah.
39 Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
40 BG Bilyet Giro Dokumen pre- printed, pre-numbered yang disediakan oleh Bank Indonesia yang dipergunakan untuk memindahbukukan dana rekening Rupiah.
41 BI Bank Indonesia Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalarn Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
42 BI RTGS Bank Indonesia Real Time Gross Settlement Sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
43 Biaya Cetak Dapem Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk membayar penggantian biaya pembuatan aplikasi, pencetakan, pengiriman Dapem, dan biaya lainnya sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran pensiun ketiga belas oleh PT. Asabri (Persero);
44 BLU Badan Layanan Umum Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ateu jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam meiakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas,
45 BMD Barang Milik Daerah Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang syah.
46 BM-DTP Bea Masuk ditanggung pemerintah Bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN;
47 BMN Barang Milik Negara Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang syah.
48 BO Bank Operasional Bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bandahara Umum Negara atau pejabat yang diberi kuasa untuk menjadi mitra kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau KPPN.
49 BO I Bank Operasional l Bank operasional mitra kerja Kuasa BUN di daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran non-gaji (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan) dan Uang Persediaan.
50 BO II Bank Operasional II Bank operasional mitra kerja Kuasa BUN di daerah yang menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengeluaran gaji bulanan.
51 BO III Bank Operasional III Bank Operasional mitra kerja Kuasa BUN di daerah yang melakukan pembagian PBB/BPHTB dan upah pungut PBB/BPHTB serta membayar pengembalian PBB.
52 BO Pusat Bank Operasional Pusat Bank operasional mitra kerja Kuasa BUN Pusat yang merupakan bank pusat dari Bank Operasional I dan sebagai pemegang RPK-BUN-P
53 BOS Bantuan Operasional Sekolah Bantuan dana bagi Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) setara SO dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) setara SMP.
54 BPN Bukti Penerimaan Negara Dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB atau NTPN dan NTP.
55 BPPCP Bukti Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor
56 BRR Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Suatu badan setingkat kementerian negara/lembaga yang dibentuk dengan tujuan mengelola dan mempertanggung jawabkan transaksi keuangan yang bersumber baik dari dalam maupun luar negeri dan dana masyarakat untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias pasca bencana alam gempa dan tsunami.
57 BUD Bendahara Umum Daerah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
58 Buku Bank Buku yang dibuat oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara untuk mencatat mutasi tambah dan mutasi kurang saldo Rekening Milik Bendahara Umum Negara.
59 Buku Besar Buku yang berisi akun-akun laporan arus kas dan merupakan rekapitulasi akun transaksi harian dari Buku Pembantu.
60 Buku Pembantu Buku yang digunakan untuk mencatat akun- akun transaksi harian dan merupakan rincian dari suatu akun Buku Besar.
61 Buletin Teknis Informasi yang diterbitkan oleh KSAP yang memberikan arahan/pedoman secara tepat waktu untuk mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan yang timbul.
62 BUMN Badan Usaha Milik Negara Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
63 BUN Bendahara Umum Negara Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
64 CaLK Catatan atas Laporan Keuangan Laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
65 Closing Date Batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjaman/hibah luar negeri melalui penerbitan SP2D oleh KPPN.
66 CMS Cash Management System Sistem informasi yang memuat data mutasi dana pada rekening RPK-BUN-P dan rekening RPKBUN KPPN secara online-real time melalui sarana elektronik.
67 Daerah / Daerah otonom Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
68 Daerah Pabean wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat- tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.
69 DAK Dana Alokasi Khusus Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional yaitu pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan kebijakan desentrallsasl.
70 Dana Bagi Hasil Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
71 Dana Dekonsentrasi Anggaran yang disediakan sehubungan dengan pelimpahan wewenang pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat di daerah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat disertai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada menteri/pimpinan lembaga terkait.
72 Dana Perimbangan Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
73 Dana Tugas Pembantuan Anggaran yang disediakan sehubungan dengan penugasan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa disertai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada menteri/ pimpinan lembaga terkait.
74 Dapem Daftar Pembayaran Daftar yang dibuat oleh Kantor Cabang PT Taspen (Persero) sebagai sarana pembayaran pensiun yang memuat identitas penerima pensiun, jumlah hak pensiun yang akan dibayarkan, dan jumlah keharusan pensiun yang akan dipotong.
75 Dapem Induk Dapem yang dipergunakan sebagai sarana pembayaran pensiun bulanan.
76 Dapem Rekening Dapem yang digunakan sebagai sarana pembayaran pensiun untuk dibayarkan secara langsung ke rekening penerima pensiun yang bersangkutan.
77 Dapem Tunai Dapem yang dipergunakan sebagai sarana pembayaran pensiun secara tunai melalui loket pembayaran pensiun yang berada pada Kantor Cabang PT Asabri (Persero) atau pihak lain yang ditunjuk.
78 Dapem lnduk Daftar Pembayaran Induk Dapem yang dipergunakan sebagai sarana pembayaran pensiun bulanan.
79 Dapem Susulan Daftar Pembayaran Susulan Dapem yang dipergunakan sebagai sarana pembayaran pensiun yang tidak dapat dimasukkan dalam Dapem lnduk.
80 Dapem Susulan pembayaran pensiun yang tidak dapat dimasukkan dalam Dapem Induk.
81 DAU Dana Alokasi Umum Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
82 DBH Dana Bagi Hasil Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
83 DBKP Daftar barang kuasa pengguna Daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna barang.
84 DBMN Daftar Barang Milik Negara, Daftar yang memuat data BMN berupa tanah dan/atau bangunan idle yang disusun oleh Pengelola Barang.
85 DBMN-D Daftar Barang Milik Negara Kantor Daerah Daftar yang memuat data BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle yang berada diwilayah kerja dan disusun oleh KPKNL.
86 DBMN-KW Daftar Barang Milik Negara Kantor Wilayah Daftar yang memuat data BMN berupa tanah dan/atau bangunan idle yang berada di wilayah kerja dan disusun oleh Kanwil DJKN.
87 DBP Daftar barang pengguna Daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.
88 DBP-E1 Daftar Barang Pengguna Eselon I Daftar yang memuat data BMN yang disusun oleh masing-masing UPPB-E1 pada tingkat unit eselon I Pengguna Barang.
89 DBP-W Daftar Barang Pengguna Wilayah Daftar yang memuat data BMN yang disusun oleh masing-masing UPPB-W pada tingkat kantor wilayah Pengguna Barang.
90 Defisit Selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama 1 (satu) periode pelaporan.
91 Dekonsentrasi Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.
92 DHPB Daftar Hasil Pemeliharaan Barang Daftar yang memuat hasil pemeliharaan BMN yang dilakukan dalam satu tahun anggaran.
93 DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
94 DIPA DAK Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang memuat rincian atas kas per Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan yang berlaku satu tahun anggaran dan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan pencairan.
95 Diskonto Jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.
96 Dit. APK Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem akuntansi Pemerintah Pusat, penyelenggaraan akuntansi pusat, pembinaan akuntansi kementerian/lembaga, penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat, penyajian informasi perkembangan realisasi anggaran, posisi asset dan kewajiban Pemerintah, serta penyusunan statistik keuangan Pemerintah dan melaksanakan analisa laporan keuangan Pemerintah.
97 Dit. PKN Direktorat Pengelolaan Kas Negara Unit Organlsasi Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pembayaran kewajiban pemerintah dan pencalran dana atas beban Rekening BUN, Rekening Kas Negara, dan Rekening Pemerintah Lainnya.
98 Ditjen Perimbangan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Unit eselon I Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
99 DJKN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Unit eselon I pada Departemen Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang, dan lelang, dan dalam hal ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat pusat pada Pengelola Barang.
100 DJPB Direktorat Jenderal Perbendaharaan Unit eselon 1 pada Departemen Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
101 DKBMN Daftar Kebutuhan BMN Daftar yang memuat rincian kebutuhan BMN pada masa yang akan datang.
102 DKPB Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daftar yang memuat rincian kebutuhan pemeliharaan BMN pada suatu periode tertentu yang disusun berdasarkan daftar barang.
103 DNA Daftar Nominatif Anggaran Ringkasan alokasi anggaran satker yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dirinci berdasarkan unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan Provinsi sebagaimana dimuat dalam Keputusan Presiden mengenai rincian APBN.
104 Dokumen Data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.
105 Dokumen Sumber (penerimaan) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan penerimaan negara.
106 Dokumen kepemilikan Dokumen yang sah yang merupakan bukti kepemilikan atas BMN.
107 Dokumen pelaksanaan anggaran lainnya Dokumen peiaksanaan anggaran yang dipersamakan dengan DIPA dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.
108 Dokumen pengelolaan Dokumen yang merupakan hasil dari kegiatan pengelolaan BMN.
109 DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
110 DRPPHLN Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Daftar rencana kegiatan pembangunan prioritas yang layak dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
111 DSP Direktorat Sistem Perbendaharaan Unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pengkajian, evaluasi, standardisasi, penyusunan, sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis peraturan dan proses bisnis, melakukan analisis, perancangan, pengembangan dan evaluasi sistem aplikasi komputer, melaksanakan pengelolaan basis data, distribusi data, dukungan teknologi informasi, dan pemberian bimbingan teknis, serta pembinaan profesi di bidang perbendaharaan.
112 Eksportir Orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekspor.
113 Entitas Akuntansi Unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
114 Entitas Pelaporan Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas Akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
115 Executing Agency Kementerian negara/lembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan.
116 FKE Fasilitas Kredit Ekspor Pinjaman komersial yang diberikan oleh lembaga keuangan atau lembaga non keuangan di negara pengekspor yang dijamin oleh lembaga penjamin kredit ekspor.
117 Force Majeure (Keadaan Kahar) Suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya
118 Fungsi Perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
119 Hak negara atas pembayaran pensiun Potongan-potongan dari pembayaran pensiun berupa pajak maupun potongan lainnya yang hams disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
120 Hari kerja Hari sebagaimana tersebut pada penanggalan yang secara resmi dinyatakan sebagai bukan hari libur/yang diliburkan oleh Pemerintah.
121 Hasil (outcome) Kinerja atau tujuan yang akan dicapai dari suatu pengerahan sumber daya dan anggaran pada suatu program dan kegiatan.
122 HDNL Uang Hibah Dalam Negeri Langsung Dalam Bentuk Uang Hibah Dalam Negeri Langsung Dalam Bentuk Uang, yang selanjutnya disebut HDNL Uang, adalah penerimaan Pemerintah Pusat dalam rupiah yang diterima secara langsung oleh kementerian negara/ lembaga dari pemberi hibah dalam negeri yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Pusat.
123 Hibah Pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
124 Hibah Luar Negeri Setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.
125 HLNL Uang Hibah Luar Negeri Langsung Dalam Bentuk Uang Penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk devisa dan/ atau devisa yang dirupiahkan dan rupiah yang diterima langsung oleh kementerian negara/lembaga dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.
126 IKK Indikator Kinerja Kegiatan Cerminan tolok ukur sebagai dasar penilaian kinerja kegiatan.
127 IKU Program Indikator Kinerja Utama Program Indikator unggulan yang mencerminkan kinerja Program.
128 Ineligible Pengeluaran atas SP2D Reksus berdasarkan SPM yang diajukan oleh PA/Kuasa PA yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Hibah, pengeluaran atas SP2D Reksus tersebut tidak diakui dan/atau tidak mendapat penggantian dari Pemberi Hibah.
129 Initial Deposit Dana awal yang dapat ditarik dari pinjaman/hibah luar negeri dan ditransfer ke Reksus setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dinyatakan efektif.
130 Initial Deposit Dana awal yang dapat ditarik dari pinjaman/hibah luar negeri dan ditransfer ke Reksus setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dinyatakan efektif.
131 Inventarisasi Kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah.
132 IPSAP Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas pernyataan SAP yang diterbitkan oleh KSAP.
133 Jamkesos Jaminan Kesejahteraan Sosial Jaminan Kesejahteraan Sosial sebagai perwujudan dari sekuritas sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial.
134 Jenis belanja Klasifikasi ekonomi dalam standar statistik keuangan pemerintah.
135 Kantor Pos Unit pelaksana teknis penyedia layanan jasa pos dan giro serta layanan pihak ketiga lainnya.
136 Kanwil Ditjen PBN / DJPBN Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
137 Kanwil DJKN Kantor Wilayah DJKN Instansi vertikal DJKN yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan dalam hal ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat wilayah pada Pengelola Barang.
138 Kas Negara Tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara
139 KBI Kantor Bank Indonesia Kantor Bank Indonesia di daerah tertentu yang merupakan mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
140 KDP Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan atau proses perolehannya belum selesai pada akhir periode akuntansi.
141 Kegiatan Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
142 Keluaran (output) Barang atau jasa yang dihasilkan atas pelaksanaan dari 1 (satu) atau beberapa paket pekerjaan yang tergabung dalam kegiatan.
143 Kementerian negara/lembaga kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/ lembaga negara.
144 Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
145 Kepala Daerah Gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota;
146 Kerangka Acuan Kerja Uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.
147 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
148 Kerjasama pemanfaatan Pendayagunaan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
149 Kerugian Negara/Daerah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai.
150 Kesalahan Pembukuan Penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan berjalan.
151 Keuangan Negara Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
152 Kewajiban Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
153 KIPS Kartu Identitas Petugas Satker Kartu yang menunjukkan identitas petugas yang ditunjuk oleh Kuasa PA untuk menyampaikan SPM dan mengambil SP2D.
154 Kliring Lokal Kliring antar bank di suatu wilayah kliring yaitu suatu wilayah tertentu yang memungkinkan pelaksanaan kliring dalam jadwal Kliring Lokal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
155 Kodefikasi Barang Pemberian kode barang milik negara sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik negara.
156 Koreksi Tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
157 Koreksi Pembukuan Koreksi yang dilakukan atas kesalahan pembukuan penerimaan yang tidak mempengaruhi kas yang terjadi pada tahun berjalan.
158 KPA Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
159 KPA Penerima KPA yang menerima kekuasaan untuk menggunakan bagian tertentu dari pagu anggaran yang dimiliki KPA Asal.
160 KPA Asal KPA yang memberi kuasa penggunaan bagian tertentu dari
pagu anggaran yang dimilikinya.
161 KPB Kuasa pengguna barang Kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya
162 KPBI Kantor Pusat Bank Indonesia Bank Sentral Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.
163 KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Instansi vertikal DJKN yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kanwil DJKN, dan dalam hal ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat daerah pada Pengelola Barang.
164 KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
165 KPPN Asal Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Asal KPPN mitra kerja KPA Asal.
166 KPPN Induk KPPN KBI yang melakukan transfer dana untuk membiayai pengeluaran anggaran kepada KPPN Non KBI
167 KPPN KBI Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Bank Indonesia KPPN yang bermitra dan berlokasi satu kota dengan Kantor Bank Indonesia.
168 KPPN Khusus Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bertugas memroses data transaksi pengeluaran yang berasal dari Bantuan Luar Negeri.
169 KPPN Non BI Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Non Kantor Bank Indonesia KPPN yang tidak berlokasi satu kota dengan Kantor Bank Indonesia dan untuk membiayai pengeluaran anggaran dananya ditransfer cleh KPPN Induk.
170 KPPN Penerima Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Penerima KPPN mitra kerja KPA Penerima.
171 KSAP Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berfungsi menyusun dan mengembangkan SAP.
172 Kuasa BUN Kuasa Bendahara Umum Negara Pejabat di lingkungan Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang berwenang menandatangani surat-surat pencalran dana atas beban Rekening Bendahara Umum Negara. Pejabat dlmaksud ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan kewenangannya.
173 Kuasa BUN di daerah Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
174 Kuasa BUN Pusat Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat lain yang diberi kuasa.
175 Kuitansi Pembayaran Tanda terima sejumlah uang darl Kuasa BUN yang diterima oleh pihak ketiga dan/atau bendahara pengeluaran setelah disetujui oleh Pengguna.. Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
176 KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tenlang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.
177 LAK Laporan Arus Kas Laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
178 Laporan Kinerja Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
179 LBKP Laporan Barang Kuasa Pengguna Laporan yang disusun oleh Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.
180 LBMN Laporan Barang Milik Negara Laporan yang disusun oleh Pengelola Barang berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle dan laporan yang dihimpun dari LBP atau LBMN-KW secara semesteran dan tahunan.
181 LBMN-KD Laporan Barang Milik Negara Kantor Daerah Laporan yang disusun oleh KPKNL selaku Pengelola Barang berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle dan laporan yang dihimpun dari LBKP di wilayah kerjanya secara semesteran dan tahunan.
182 LBMN-KW Laporan Barang Milik Negara Kantor Wilayah Laporan yang disusun oleh Kanwil DJKN selaku Pengelola Barang berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle dan laporan yang dihimpun dari LBP-W atau LBMN-KD diwilayah kerjanya secara semesteran dan tahunan.
183 LBP Laporan Barang Pengguna Laporan yang disusun oleh Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.
184 LBP-E1 Laporan Barang Pengguna Eselon I Laporan yang disusun oleh unit eselon I Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.
185 LBP-W Laporan Barang Pengguna Wilayah Laporan yang disusun oleh kantor wilayah Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.
186 LHP Laporan Harian Penerimaan Laporan harian penerimaan negara yang dibuat oleh Bank/Pos yang berisi Rekapitulasi Penerimaan dan Pelimpahan, Rekapitulasi Nota Kredit, dan Daftar Nominatif Penerimaan
187 LK Laporan Keuangan Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.
188 LKP Laporan Kas Posisi Laporan yang menyajikan informasi saldo Rekening Milik BUN pada tanggal atau periode tertentu
189 LPJ Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Laporan yang dibuat oleh bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.
190 LPJ-BPP Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, Laporan yang dibuat oleh BPP atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.
191 LRA Laporan Realisasi Anggaran Laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.
192 LRPP Laporan Realisasi Pembayaran Pensiun Laporan yang dibuat oleh PT Asabri (persero) atas realisasi pembayaran pensiun.
193 LSUP Laporan Saldo Uang Pensiun Laporan yang dibuat oleh PT Asabri (Persero) atas saldo dana pensiun yang belum diambil dan/atau belum dibayarkan kepada penerima pensiun.
194 luran Pemda Kontribusi dana sebesar 2% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga PNS Daerah yang diberikan oleh Pemda setiap bulan untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi PNS Daerah.
195 luran Wajib PNS Daerah Iuran yang dipotong sebesar 10% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga PNS Daerah untuk iuran pensiun, iuran tabungan hari tua, dan iuran pemeliharaan kesehatan.
196 MPN Modul Penerimaan Negara Modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
197 ND Nota Debet Bukti pengeluaran yang diterbitkan oleh bank.
198 Neraca Laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.
199 Nilai Tercatat (carrying amount) Kewajiban Nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
200 Nilai Wajar Nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
201 NK Nota Kredit Bukti penerimaan yang diterbitkan oleh bank
202 NOL No Objection Letter Surat persetujuan dari Pemberi Hibah atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang ditetapkan.
203 Non Dapem Daftar yang dibuat oleh Kantor Cabang PT Taspen (Persero) sebagai sarana pembayaran pensiun pertama, uang duka wafat, pensiun lanjutan, dan uang kekurangan pensiun.
204 Non-Dapem daftar yang dibuat oleh Kantor Cabang PT Asabri (Persero) sebagai sarana pembayaran pensiun pertama, uang duka wafat, dan uang kekurangan pensiun.
205 NPH Naskah Perjanjian Hibah Naskah perjanjian penerushibahan pinjaman dan/atau hibah luar negeri antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
206 NPHLN Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri Naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Hibah Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemberi Hibah Luar Negeri.
207 NPPLN Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri Naskah perjanjian atau naskah lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.
208 NPPP Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Naskah perjanjian untuk penerusan pinjaman dan/atau hibah luar negeri antara Pemerintah dengan Penerima Penerusan Pinjaman.
209 NTB Nomor Transaksi Bank Nomor bukti transaksi penyetoran penerimaaan negara yang diterbitkan oleh Bank.
210 NTP Nomor Transaksi Pos Nomor bukti transaksi penyetoran penerimaaan negara yang diterbitkan oleh Pos .
211 NTPN Nomor Transaksi Penerimaan Negara Nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara.
212 Obligasi Daerah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal;
213 Opini Pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
214 PA Pengguna Anggaran Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
215 PA/KPA Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Menteri/Pimpinan Lembaga atau Kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerlan Negara/Lembaga yang bersangkutan. Sedangkan Pengguna Anggaran yang mempunyai kewenangan mengelola Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan adalah Menteri Keuangan.
216 Pajak Dalam Negeri Semua penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya.
217 Pajak Perdagangan Internasional Semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor.
218 PDG Pembuat Daftar Gaji Petugas yang ditunjuk oleh Kuasa PA untuk membuat dan menatausahakan daftar gaji satker yang bersangkutan.
219 PEB Pemberitahuan Ekspor Barang Dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik.
220 Pemanfaatan Pendayagunaan barang milik negara/ daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
221 Pembayaran Langsung (direct Payment) Penarikan dana yang dilakukan KPPN yang ditunjuk atas permintaan PA/KPA dengan cara mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada pemberi hibah untuk membayar langsung kepada pihat yg dituju/rekanan
222 Pembiayaan (financing) Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
223 Pembiayaan Bersih Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
224 Pemda Pemerintah Daerah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
225 Pemeriksa Orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
226 Pemeriksaan Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk
menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
227 Pemerintah Pusat Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
228 Pemindah tanganan Pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
229 Penatausahaan Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
230 Pendapatan BLU Hak BLU yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang telah diterima dalam kas BLU pada periode tahun anggaran yang bersangkutan.
231 Pendapatan Hibah Penerimaan Pemerintah Pusat yang berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, pemerintah Negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
232 Pendapatan Negara Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
233 Penelaahan RKA-KL Kegiatan meneliti kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan Kementerian Negara/Lembaga dan Komisi Mitra Kerja terkait DPR dengan Pagu Sementara, prakiraan maju yang telah ditentukan sebelumnya, dan standar biaya. Dilanjutkan meneliti kesesuaian RKA-KL dengan Pagu Definitif untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang ditetapkan dalam UU APBN.
234 Penerima pensiun Mantan Pejabat Negara, mantan Pegawai Negeri, atau pihak lain yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
235 Penerimaan hibah Semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri yang menjadi hak pemerintah.
236 Penerimaan Negara Uang yang masuk ke dalam kas negara
237 Penerimaan Pembiayaan Semua penerimaan negara yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman dan hasil divestasi.
238 Penerimaan Pengembalian Belanja Semua penerimaan negara yang berasal dari pengembalian belanja tahun anggaran berjalan.
239 Penerimaan perpajakan Semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
240 Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan Uraian yang memuat latar belakang penyusunan SAP.
241 Pengelola barang Pejabat yang bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah.
242 Pengelola barang Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
243 Pengelolaan Keuangan Negara Keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
244 Pengelolaan PFK Kegiatan-kegiatan yang meliputi penerimaan, pengujian, pengembalian penerimaan, dan penetapan perhitungan rampung (definitif).
245 Pengelolaan Uang kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
246 Pengeluaran negara Uang yang keluar dari kas negara
247 Pengembalian Pendapatan /Penerimaan Pengembalian yang berasal dari kesalahan perekaman dan/atau kelebihan pelimpahan oleh Bank/Pos Persepsi ke Bank Operasional I (BO l)/Bank Operasional III (BO lll)/Bank Indonesia.
248 Penggolongan Barang Penggolongan barang Kegiatan untuk menetapkan secara sistematik mengenai BMN ke dalam golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok.
249 Pengguna barang pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.
250 Penggunaan Kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
251 Penghapusan Tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
252 Penilaian Suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik negara/daerah.
253 Penjualan Pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
254 Pensiun Penghasilan, baik dalam istilah pensiun, tunjangan atau istilah lainnya, yang diberikan negara kepada para pihak yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk jaminan hari tua dan sebagai balas jasa atas pengabdian diri kepada negara.
255 Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah Pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
256 Penyuluh Perbendaharaan Pelaksana bersertifikasi dan/atau pejabat struktural pada lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai anggota Tim Penyuluh Perbendaharaan.
257 Penyuluhan Perbendaharaan Kegiatan peningkatan pemahaman satker dalam mengelola perbendaharaan negara yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan membentuk Tim Penyuluh Perbendaharaan .
258 Perbendaharaan Negara Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
259 Perencanaan kebutuhan Kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara/daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
260 Perkiraan Penankan Dana Daftar perkiraan kebutuhan dana untuk meiaksanakan kegiatan yang dibuat oleh kantor/satuan kerja dan disampaikan ke KPPN untuk periode tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN.
261 Perkiraan Penarikan Dana Harian Perkiraan Penarikan Dana pada hari kerja dalam satu minggu perkiraan.
262 Perkiraan Pencairan Dana Rekapitulasi Perkiraan Penarikan Dana dari kantor/satuan kerja yang dibuat oleh KPPN dalam periode tertentu.
263 Perkiraan Penerimaan Rencana penerimaan bulanan yang dibuat oleh PA/KPA/ yang diperkirakan akan diterima selama 1 (satu) tahun anggaran.
264 Persediaan Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
265 Perusahaan Daerah Badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
266 Perusahaan Negara Badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.
267 Peta kapasitas fiskal Gambaran kemampuan fiskal Daerah yang dicerminkan melalui Penerimaan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) dikurangi belanja pegawai.
268 Petugas Akuntansi Petugas yang melaksanakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan suatu sistem akuntansi sesuai tugas dan kewenangannya.
269 PFK Perhitungan Fihak Ketiga Sejumlah dana yang dipotong langsung dari gaji pokok pegawai negeri dan tunjangan keluarga, serta iuran asuransi kesehatan yang disetor oleh provinsi/kabupaten/kota untuk disalurkan kepada Pihak Ketiga.
270 PHLN Pemberi Hibah Luar Negeri Pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memberikan hibah kepada Pemerintah.
271 Pihak Ketiga Pihak-pihak yang menerima pembayaran pengembalian penerimaan luran Wajib PNS Daerah, Tabungan Perumahan dan luran Pemda yaitu PT Taspen (Persero), PT Askes (Persero), dan Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS.
272 Pinjam pakai Penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.
273 Pinjaman Bilateral Pinjaman luar negeri yang berasal dari pemerintah suatu negara melalui suatu lembaga keuangan dan/atau lembaga non keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah negara yang bersangkutan untuk melaksanakan pemberian pinjaman.
274 Pinjaman Campuran Kombinasi antara dua unsur atau lebih yang terdiri dari hibah, pinjaman lunak, fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman komersial.
275 Pinjaman Daerah Semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
276 Pinjaman Luar Negeri Setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
277 Pinjaman Lunak Pinjaman yang masuk dalam kategori Official Development Assistance (ODA) Loan atau Concessional Loan, yang berasal dari suatu negara atau lembaga multilateral, yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi atau untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi negara penerima dan memiliki komponen hibah (grant element) sekurang-kurangnya 35% (tigapuluh lima per seratus).
278 Pinjaman Multilateral Pinjaman luar negeri yang berasal dari lembaga multilateral.
279 Pinjaman program (program loan) Pinjaman luar negeri dalam valuta asing yang dapat dirupiahkan dan digunakan untuk pembiayaan APBN
280 Pinjaman proyek (project loan) Pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan tertentu;
281 Piutang Daerah Jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
282 Piutang Negara Jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
283 Piutang Transfer ke Daerah Piutang yang terjadi karena adanya kelebihan transfer Dana Perimbangan serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian ke daerah dan diperhitungkan sebagai pengurang transfer tahun anggaran berikutnya.
284 PNBP Penerimaan Negara Bukan Pajak Seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan antara lain sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya,
285 PNS Daerah Pegawai Negeri Sipil Daerah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
286 Pos Persepsi Kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN menjadi mitra kerja KPPN untuk menerima penerimaan negara (kecuali penerimaan negara yang berasal dari impor dan ekspor).
287 Potongan Alimentasi Potongan uang pensiun dalam rangka pemberian nafkah kepada anak atau mantan isteri penerima pensiun yang diberikan atas dasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
288 PPABP Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai.
289 PPK Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
290 PPK-BLU Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa kekuasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bang a, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
291 PPLN Pemberi Pinjaman Luar Negeri Pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
292 PPP Penerima Penerusan Pinjaman Pihak yang menerima Penerusan pinjaman yaitu Pemerintah Daerah atau BUMN.
293 PP-SPM Pejabat Penguji/Penerbit Surat Perintah Membayar Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk melakukan pengujian dan perintah pembayaran atas beban belanja negara.
294 Program Penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
295 Proyek Kegiatan yang merupakan bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
296 PUM Pemegang Uang Muka Pemegang Uang Muka yang selanjutnya disebut PUM adalah pejabat pembantu bendahara pengeluaran.
297 Pungutan Ekspor Pungutan yang dikenakan atas barang ekspor tertentu.
298 Rehabilitasi Perbaikan terhadap aset tetap yang sebagian rusak bertujuan agar dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula. tanpa meningkatkan kualitas dan/atau kapasitasnya.
299 Reimbursement Penggantian kembali dana dari rekening pemerintah yang telah digunakan sebagai dana talangan karena Reksus tidak cukup atau kosong sesuai permintaan pada APD yang diajukan Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
300 Rekapitulasi Penarikan Dana Dokumen yang dikeluarkan oleh Bank Operasional Pusat, yang merupakan bukti penarikan dana oleh BO I untuk pencairan SP2D non gaji per KPPN termasuk penarikan dana untuk mengisi Rekening BO II.
301 Rekening Bendahara Pengeluaran Rekening pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/ satuan kerja Kementerian Negara/ Lembaga.
302 Rekening Pengeluaran (Secara Khusus) Rekening Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara pada Bank Sentral dan Bank Umum/Badan Lainnya. (Secara Umum) Rekening untuk untuk membayar pengeluaran negara pada bank umum/badan lainnya
303 Rekening Penerimaan (Secara Khusus) Rekening Menteri Keuangan selaku Bendahara umum Negara yang digunakan untuk menampung penerimaan negara pada Bank Sentral dan Bank Umum/Badan Lainnya. (Secara Umum) Rekening untuk menampung penerimaan negara pada bank umum/badan lainnya
304 Rekening Bank Tunggal Rekening yang dibuka oleh Kepala KPPN KBI selaku Kuasa BUN di daerah di Bank Indonesia yang menjadi mitra kerjanya.
305 Rekening BUN Rekening Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 Rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Indonesia Thamrin Jakarta.
306 Rekening Kas BLU Rekening Kas Badan Layanan Umum Rekening yang digunakan untuk mengelola uang negara pada Badan Layanan Umum di Bank Umum.
307 Rekening Kas da Rekenlng Kas Daerah yang menampung dana DAK Rekening Pemerlntah Daerah yang dibuka untuk masing-masing bidangr digunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah yang dananya bersumber dari masing-masing bidang DAK.
308 Rekening Kas Negara Rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang ditunjuk, untuk menampung seluruh penerimaan negara dan atau membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank/Sentral Giro yang ditunjuk
309 Rekening Koran Catatan transaksi keuangan harian yang dikeluarkan oleh bank atas suatu rekening.
310 Rekening Penempatan Rekening untuk melakukan penempatan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara dalam rangka pengelolaan kas.
311 Rekening rr Rekening retur pada KPPN Rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN pada BO I mitra kerja KPPN
312 Rekening RR Rekening Retur pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN Pusat pada Kantor Pusat BO I mitra kerja KPPN atau kantor cabang yang ditunjuk oleh Kantor Pusat BO I.
313 Rekomendasi Saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
314 Rekonsiliasi Proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sarna.
315 Reksus Rekening Khusus Rekening Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk menampung sementara dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri tertentu berupa initial deposit untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan selama periode tertentu dan setelah digunakan diisi kembali dengan mengajukan penggantian (replenishment) kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PPHLN) pada Bank Sentral dan/atau bank yang ditunjuk.
316 Rencana Penarikan Dana Rencana kebutuhan dana bulanan yang dibuat oleh PA/KPA untuk pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.
317 Renovasi Perbaikan dan/atau penggantian yang dilakukan terhadap aset yang rusak dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas aset terkait.
318 Replenishment Pengisian Kembali dana pada Reksus oleh pemberi pinjaman/hibah luar negeri untuk mengganti pengeluaran yang telah terjadi sesuai permintaan pada APD yang diajukan Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
319 Retur Uang Pensiun Pengembalian uang pensiun yang sudah dipertanggungjawabkan pada bulan sebelumnya
320 Retur/ Pengembalian SP2D Penolakan/pengembalian (retur) pemindah- bukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos Penerima kepada Bank Operasional/KBI/Kantor Pos karena nama, alamat, nomor rekening dan/atau nama Bank/Kantor Pos yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank/Kantor Pos Penerima.
321 Reviu (review) Prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
322 RKA-KL Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
323 RKBI Rekening Koran Bank Indonesia Laporan yang diterbitkan oleh KPBI yang memuat saldo awal, data transaksi dan saldo akhir Reksus atau Rekening Dana Talangan pada hari atau periode laporan tertentu.
324 RKBMN Rencana Kebutuhan BMN Rincian kebutuhan BMN pada masa yang akan datang yang disusun berdasarkan pengadaan barang yang telah lalu dan keadaan yang sedang berjalan.
325 RKUN Rekening Kas Umum Negara Rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral
326 RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
327 RPKBUN KPPN Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rekening yang dibuka oleh Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di daerah di Bank Operasional l.
328 RPK-BUN-P Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat Rekening yang dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat atau pejabat yang diberi kuasa di Bank Operasional Pusat.
329 RTGS Real Time Gross Settlement Sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang tertentu yang penyelesaiannya dilakukan
secara seketika per transaksi secara individual.
330 SA-BSBL Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan transaksi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain.
331 SAL Saldo Anggaran Lebih Akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
332 SAP Sistem Akuntansi Pemerintahan Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
333 SA-TD Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
334 Satker Satuan Kerja Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
335 Satker Belanja Subsidi BM-DTP Satuan Kerja Belanja Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Unit kerja pada Kementerian Negara/Lembaga yang bertanggung jawab selaku pembina sektor yang diberi kuasa oleh BUN untuk melaksanakan Belanja Subsidi BM-DTP;
336 Satker Sementara Satker/instansi atau dinas/badan yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang tersifat sementara di lokasi yang tidak ada satker Kementerian Negara/Lembaga terkait.
337 SAUP Sistem Akuntansi Utang Pemerintah Serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi meliputi pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi dan operasi utang pemerintah.
338 SBS Surat Bukti Setor Tanda bukti penerimaan yang diberikan oleh Bendahara Penerimaan kepada penyetor.
339 Sewa pemanfaatan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
340 Sewa Dibayar Dimuka Pengeluaran yang dilakukan oleh suatu entitas untuk membiayai sewa suatu aset milik pihak lain yang jangka waktunya lebih dari satu periods akuntansi.
341 SiKPA Sisa Kurang Pembiayaan Selisih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama 1 (satu) periode pelaporan.
342 SIKUBAH Sistem Akuntansi Hibah Serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi meliputi pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi dan operasi hibah pemerintah.
343 SiLPA Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Selisih lebihantara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama 1 (satu) periode pelaporan.
344 Sistem Pengendalian Intern Suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah.
345 SKM Saldo kas Minimal Sejumlah kas yang disediakan di Rekening KUN Rupiah, valuta USD, dan valuta asing non USD yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran pemerintah yang tak terduga, yang besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank lndonesia.
346 SKN BI Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debet dan kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.
347 SKP4 Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan Dokumen yang berfungsi sebagai dasar pengembalian pendapatan dan/atau penerimaan.
348 SKPA Surat Kuasa Penggunaan Anggaran surat kuasa yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) unit, eselon yang lebih tinggi (selaku KPA Asal) kepada KPA unit eselon yang lebih rendah (selaku KPA Penerima) dalam unit eselon I yang sama pada suatu departemen/kementerian negara/lembaga untuk menggunakan bagian tertentu dari pagu anggaran yang dimilikinya dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan.
349 SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah Perangkat daerah pada pemda selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
350 SKPK Surat Ketetapan Pembayaran Kembali Ketetapan yang diterbitkan oleh Kuasa PA tentang permintaan pembayaran kembali SP2D yang telah disetor ke Kas Negara.
351 SKPP Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/ dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau Satker dan disahkan oleh KPPN setempat.
352 SKTB Surat Keterangan Telah Dibukukan Surat keterangan yang dibuat oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atas pendapatan dan/ atau penerimaan Negara yang telah dibukukan oleh KPPN.
353 SMS Short Message Service (Layanan pesan singkat) Sebuah layanan yang dilaksanakan dengan sebuah telepon seluler untuk mengirim atau menerima pesan-pesan pendek.
354 SMS Gateway Sebuah perangkat lunak yang menggunakan bantuan komputer dan memanfaatkan teknologi seluler yang diintegrasikan guna mendistribusikan pesan-pesan yang dihasilkan lewat sistem informasi melalui media SMS yang d\-handle oleh jaringan seluler.
355 SP2B BLU Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU Surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk mengesahkan pendapatan danlatau belanja BLU berdasarkan
SP3B BLU.
356 SP2D Surat Perintah Pencairan Dana Surat perintah kepada Bank Operasional (BO), yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh KPA untuk melakukan pembebanan terhadap saldo rekening bendahara umum negara pada BO berkenaan.
357 SP2D-Reksus SP2D Rekening Khusus Surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN dari Rekening Khusus pinjaman/hibah luar negeri berdasarkan SPM.
358 SP3B BLU Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU Surat perintah yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk dan atas nama Kuasa PA kepada Kuasa Bendahara Umum Negara untuk mengesahkan pendapatan danlatau belanja BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP yang digunakan langsung.
359 SPAT Surat Penetapan Alokasi Transfer Dokumen yang memuat rincian alokasi penyaluran masing-masing jenis transfer ke daerah per periode penyaluran serta dibuat per DIPA.
360 SPM Surat Perintah Membayar Dokumen yang diterbitkan/ digunakan oleh Kuasa Pongguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan alokasi dana yang bersumber dari DAK.
361 SPM-GUP Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai.
362 SPM-GUP Nihil Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil Surat perintah membayar penggantian uang persediaan nihil yang diterbitkan oieh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN.
363 SPM-LS Surat Perintah Membayar Langsung Surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja
364 SPM-TUP Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan Surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran karena kebutuhan dananya melebihi pagu uang persediaan dan membebani MAK transito.
365 SPM-UP Surat Perintah Membayar Uang Persediaan Surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan membebani MAK transito.
366 SPP Surat Permintaan Pembayaran Suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.
367 SPT Surat Perintah Transfer Surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di daerah dalam rangka memindahbukukan Dana Bagi HasH Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat termasuk Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Direktorat Jenderal Pajak dari rekening BO III PBB ke SUBRKUN KPPN KBI.
368 SPTB Surat Pernyataan Tanggung jawab Beianja Pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/Kuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
369 SPTJM Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Surat yang dibuat oleh Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
370 SRAA DAK Surat Rincian Alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Dokumen rincian alokasi dana yang merupakan batas tertinggi pengeluaran dan disahkan Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagal dasar konfirmasi bagi Kanwil Ditjen PBN terhadap konsep DIPA DAK yang disampaikan kepala daerah penerima DAK.
371 SSBP Surat Setoran Bukan Pajak Surat Setoran/Formulir yang digunakan untuk mencatat penyetoran penerimaan negara bukan pajak ke Kas Negara. Akun-akun yang digunakan dalam formulir ini adalah akun-akun penerimaan bukan pajak.
372 SSCP Surat Setoran Cukai Atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau
373 SSP Surat Setoran Pajak Surat Setoran/ Formulir yang digunakan untuk mencatat penyetoran pajak ke Kas Negara.
374 SSPB Surat Setoran Pengembalian Belanja Surat setoran/formulir yang digunakan untuk mencatat penyetoran kelebihan penggunaan/realisasi anggaran tahun berjalan.
375 SSPCP Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak Formulir Setoran pendapatan negara dalam sisi Pabean, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor
375 Sub R-KUN Subrekening Kas Umum Negara Rekening Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk memPerlancar pelaksanaan Penerimaan dan pengeluaran negara pada Bank Sentral.
376 Subfungsi Penjabaran Iebih Ianjut dari fungsi yang terinci ke dalam beberapa kategori.
377 Surat Perintah Transfer Surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pemindahan dana dari BO I ke BO II dan atau Kantor Pos dalam rangka penyediaan dana
378 Surat Permohonan Transfer surat permohonan yang diterbitkan Subbagian Umum KPPN kepada Seksi Pencairan Dana dalam rangka transfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat dan BP PBB Bagian Direktorat Jenderal Pajak.
379 Surplus Selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama 1 (satu) periode pelaporan.
380 Swakelola Suatu kegiatan pembangunan atau pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara mandiri oleh entitas pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
381 Tanah dan/atau Bangunan Idle Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga.
382 Tanggung Jawab Keuangan Negara Kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan.
383 Taperum Tabungan Perumahan Sejumlah dana yang dipotong dari gaji PNS untuk tabungan perumahan.
384 TP Tugas Pembantuan Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lain, dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
385 Transfer ke Daerah Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.
386 TSA Treasury Single Account Satu rekening dimana semua penerimaan negara masuk ke dan semua pengeluaran negara dibayar dari rekening tersebut yang dipergunakan sebagai salah satu cara untuk dapat melaksanakan pengelolaan kas yang baik.
387 Tukar-menukar Pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
388 Tunggakan Jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadual.
389 Tunjangan Jabatan Fungsional Tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
390 Tunjangan Jabatan Struktural Tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
391 Tunjangan Umum Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, yang tidak menerima Tunjangan Jabatan Struktural atau Tunjangan Jabatan Fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
392 Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan Tunjangan Tenaga Kependidikan, Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran. Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Tertentu yang Ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan, Tunjangan Hakim, Tunjangan Panitera, Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti, Tunjangan Pengamat Gunungapi bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II, dan tunjangan jabatan lain yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
393 TUP Tambahan Uang Persediaan Uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
394 UABUN Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara Unit akuntansi pada Departemen Keuangan, yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAP-BUN dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAP-BUN.
395 UAKPA Unit Akuntasi Kuasa Pengguna Anggaran Unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
396 UAKPA-BUN Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup Bendahara Umum Negara.
397 Uang Daerah Uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
398 Uang Negara Uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Negara.
399 Uang Muka Belanja Tagihan yang akan diterima pertanggung-jawaban dan/atau penggantian dari suatu pihak tertentu.
400 Uang pensiun Sejumlah uang yang disediakan untuk pembayaran pensiun kepada penenma pensiun yang namanya tercantum dalam Daftar pembayaran (Dapem) atau Non Dapem.
401 UAPBUN Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Unit akuntansi pada Eselon I Departemen Keuangan, yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA-BUN.
402 UB Urusan Bersama Urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
403 UP Uang Persediaan Uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari perkantoran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
404 UPKPB Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang Unit yang melakukan penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja/Kuasa Pengguna Barang.
405 UPPB Unit Penatausahaan Pengguna Barang Unit yang melakukan penatausahaan BMN pada Pengguna Barang.
406 UPPB-E1 Unit Penatausahaan Pengguna Barang Eselon I Unit organisasi yang membantu melakukan penatausahaan BMN pada tingkat Eselon I Pengguna Barang.
407 UPPB-W Unit Penatausahaan Pengguna Barang-Wilayah Unit yang membantu melakukan penatausahakan BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UPPB-W oleh Pengguna Barang.
408 Utang Daerah Jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
409 Utang Negara Jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
410 Utang Bunga (Accrued Interest) Biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
411 Utang Pajak Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
412 Utang Transfer ke Daerah kewajiban yang timbul karena ada bagian dari Dana Perimbangan serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian yang belum dibayar/ditransfer pemerintah pusat sampai dengan tahun anggaran berakhir.
413 Warkat Alat permintaan pemindahbukuan dari rekening asal ke rekening tujuan yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
414 WPR Warkat Pembebanan Rekening Dokumen pre-printed, pre-numbered yang disediakan oleh Bank Indonesia yang dipergunakan untuk memindahbukukan dana dari rekening valuta asing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

© Copy Right KPPN Magelang Jalan Veteran Nomor 3 Magelang