Koreksi/Ralat SPM

Prosedur mengenai Koreksi/Ralat SPM telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-89/PB/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data pada KPPN, dan telah diperbarui dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2016 tanggal 11 Juni 2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejak pertengahan tahun 2014 sudah dimulai era single data base untuk pengeluaran negara yaitu dengan berlakunya SPAN. Untuk itu, ada beberapa perubahan dalam aturan pencairan dana dan juga koreksi datanya. Satker yang hendak melakukan perubahan atau Koreksi/Ralat atas SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya oleh KPPN wajib berpedoman pada peraturan tersebut. Prosedur koreksi/ralat SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya adalah sebagai berikut:

Koreksi Data Pengeluaran dan/atau Potongan Melalui SPM/SP2D

Koreksi data yang diajukan pada KPPN berupa:

  1. Data setoran penerimaan negara melalui Bank/Pos Persepsi; dan/atau
  2. Data pengeluaran dan/atau potongan melalui penerbitan SPM/SP2D.

Persyaratan Koreksi/Ralat SPM:

Mengajukan surat permintaan koreksi data pengeluaran dan/atau potongan SPM/SP2D kepada KPPN mitra kerja masing-masing. Format surat sebagaimana Lampiran I PER- 16/PB/2014. Surat permintaan koreksi tersebut wajib dilampirkan dengan:

  1. Copy SPM dan SP2D sebelum koreksi;
  2. SPM setelah koreksi;
  3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai format lampiran II;
  4. ADK Koreksi SPM (SPM yang sudah diperbaiki).

Koreksi/perbaikan/ralat SPM tidak dapat dilakukan terhadap data SPM yang mengakibatkan perubahan jumlah uang baik pada jumlah total pengeluaran, jumlah total potongan, dan/atau jumlah bersih dalam SPM.

KPPN akan meneliti/memeriksa koreksi/ralat SPM tersebut apakah benar dan dapat dilakukan sesuai PER-89/PB/2011. Bila koreksi/ralat SPM dapat dilakukan maka KPPN akan menerbitkan Nota Penyesuaian. Bila koreksi/ralat SPM tidak dapat dilakukan maka KPPN akan menerbitkan surat pengembalian atas koreksi/ralat SPM tersebut.

Mekanisme koreksi data penerimaan negara Melalui KPPN diatur dalam Bagian ketiga Perdirjen 16/PB/2014 pasal 14 dan 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

© Copy Right KPPN Magelang Jalan Veteran Nomor 3 Magelang